Artikel berikut adalah artikel yang dibuat oleh ahmad suaedy dimana membahas tentang pengalaman pesantren, hal yang menarik dalam artikel ini ialah pembahasan yang kembali pada akar-akar tradisi NU itu sendiri, sehingga dalam menyongsong era modernisasi tentunya akan terjadi perubahan besar dikalangan Ummat Islam. Untuk lebih jelasnya silahkan membaca artikel berikut:
Oleh Ahmad Suaedy,
Pendahuluan
Pesantren adalah salah satu segmen dalam masyarakat Indonesia yang memiliki akar sangat kuat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai subkultur, sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat luas. Tetapi karena tempatnya yang pada umumnya di pedesaan dan menerapkan pendidikan dan tradisi keagamaan (Islam) tradisional, maka dinamika yang ada di dalamnya kurang mendapatkan ekspose yang secukupnya. Bahkan pergulatan politik dan kemasyarakatannya melalui NU pun kurang diperhitungkan karena dianggap kurang memberikan kontribusi dalam perjalanan bangsa.
Banyak orang tiba-tiba tersentak ketika kelompok tradisionalis yang cukup banyak pengikutnya ini menggeliat merespon kemodernan dengan kekuatan tradisinya sendiri tanpa kehilangan akomodasinya terhadap gejala kemodernan. Salah satu momentum itu adalah ketika NU kembali ke khittah 26 dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dengan mengeser Islam Ahlusunnah Waljamaah yang semula asas menjadi aqidah. Ketika itu kelompok-kelompok Islam lain maupun agama lainnya masih ragu-ragu dan berupaya dengan keras menyusun argumen dan mencari legitimasi keagamaan untuk itu. Kiat yang dilakukan NU (pesantren) ini dianggap sebagai terobosan yang di satu pihak memberikan jalan keluar dari jalan buntu pertemuan Islam dan modernitas dan di lain pihak tanpa kehilangan kekuatan tradisinya sendiri.
Tulisan ini akan mencoba melihat apa sesungguhnya akar-akar tradisi di dalam NU/pesantren dan bagaimana transformasi sosial itu terjadi dalam menghadapi perubahan masyarakat ke arah modernisasi.
Kembali ke Khittah 26, Kembali ke Tradisi Sendiri
Dalam salah satu tulisannya, Martin van Bruinessen mengemukakan pengamatannya yang sangat menarik, bahwa ketika gerakan-gerakan Islam modernis untuk merespons kemodernan menganjurkan kembali kepada “sumber Islam yang asli: Al-Qur’an dan hadits”, maka untuk hal yang sama NU mengajukan “kembali ke khittah 26,” yaitu tradisinya sendiri ketika awal berdiri. Langkah itu diputuskan bersamaan dengan penarikan diri NU dari politik praktis, yaitu memutuskan keterlibatannya di Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) yang ketika itu berasaskan Islam, diiringi dengan membebaskan kepada warganya untuk memilih partai yang disukainya di luar partai Islam (PPP) dalam pemilu, serta penerimaan asas tunggal Pancasila.
Momentum ini sebagai tonggak bagi NU untuk meraih masa depan dan merespon kemodernan. Pengamatan sepintas, akan menggiring orang pada anggapan bahwa seolah-olah NU hanya mengikuti apa saja kemauan penguasa ketika itu yang represif dan tidak memberikan pilihan kepada kelompok-kelompok sosial untuk memilih jalannya sendiri. Di luar sikap bahwa baik untuk tetap bernaung di bawah partai Islam maupun mengambil langkah mundur adalah sama-sama harus mengikuti kemauan penguasa, maka itu semua sesungguhnya sebagai sikap kreatif untuk menghindari tekanan penguasa secara langsung di satu pihak dan menuntut kemandirian di lain pihak. Sikap demikian kalau ditelusuri lebih jauh ternyata memiliki dasar-dasar paham keagamaan dan tradisinya sendiri di dalam NU. Kembali kepada khittah 26, sesunggunya merupakan transformasi lanjutan dari apa yang telah diperjuangkan NU sejak berdirinya. Selalu ada dua faktor, pengaruh ekternal dan internal dalam perubahan di dalam NU--atau di dalam organisasi apapun. Tetapi, tampaknya, untuk menanggapi itu semua pesantren/NU lebih mengandalkan pada kemampuan dan tradisinya sendiri ketimbang pencomotan tradisi lain dengan penuh kekaguman.
Bersamaan dengan gerakan anti kolonialisme, kalangan Islam tradisional di awal abad ke 20 juga telah memperlihatkan geliat untuk melakukan gerakan yang terorganisir misalnya melalui kepeloporan KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah dkk. Wahab Chasbullah dengan seizin Hasyim Asy’ari, misalnya membentuk semacam kelompok diskusi yang diberi nama Tashwirul Afkar dan pengembangan ekonomi yang disebut Nahdlatut Tujjar serta Nahdlatul Wathan, yang terakhir ini pembaruan dalam bidang pendidikan.
Ada dua situasi eksternal yang mendorong terbangunnya para ulama tradisional itu, yaitu kolonialisme dan serangan yang tajam dan terus menerus oleh kalangan apa yang disebut Islam modernis. Kolonial Belanda melakukan represi kepada masyarakat di bidang politik dan ekonomi sementara kalangan Islam modernis melakukan represi di bidang paham dan praktek keagamaan. Semua ini memberikan implikasi yang tidak sedikit bagi masyarakat luas, yaitu kemiskinan dalam ekonomi, kebodohan dalam pendidikan dan politik, serta kegelisahan dan tekanan dalam beragama.
Ketegangan pun terus terjadi, baik di dalam masyarakat maupun dalam pertemuan-pertemuan kongres Al-Islam—sebuah kongres yang diikuti oleh sebagian besar kelompok-kelompok Islam di nusantara—antara kelompok Islam modernis dan Islam tradisionalis. Salah satu topik diskusi di kalangan Islam yang sedang hangat ketika itu adalah tentang kekhilafahan Islam internasional sehubungan dengan penghapusan kekhalifahan Daulah Utsmaniyah oleh penguasa Kemalis Republik Turki. Di dalam negeri terjadi perdebatan tentang representasi Islam untuk mengikuti arus internasional tersebut, di samping kecaman dan bahkan pengrusakan oleh Islam modernis terhadap tradisi-tradisi ritual lokal yang juga dipraktekkan dan diajarkan oleh kalangan pesantren.
Ketika itu ada dua orang yang berambisi untuk mendirikan kembali kekhalifahan internasional dengan mencari dukungan dan legitimasi dari gerakan-gerakan Islam di negara-negara yang bermayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka adalah Raja Fu’ad di Mesir dan Abdul Aziz Ibn Sa’ud di Saudi Arabia setelah melakukan “kudeta” terhadap Syarif Husen di Mekah. Ibnu Sa’ud adalah seorang modernis Wahabi fanatik yang melakukan pembersihan dan perusakan dengan kekerasan terhadap praktek-praktek keagamaan, terutama tarekat sufi dan wirid serta pendidikan Islam tradisional, termasuk aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Di samping menghancurkan tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat, juga melarang pusat-pusat tarekat tasawuf dan pengajaran mazhab-mazhab klasik. Untuk meraih ambisinya itu, Ibn Sa’ud mengadakan Kongres Internasional Islam untuk meraih kepemimpinan kekhalifahan internasional yang dihapuskan oleh Kemalis di Turki tersebut.
Dari Indonesia mereka mengundang hanya kelompok Islam yang sealiran dengan mereka, yaitu Sarekat Islam dan Muhammdiyah yang mengutus dua orang, masing-masing Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansoer (Muhammadiyah). Merasa aspirasi kelompoknya tidak akan tertampung, kelompok tradisionalis yang dipimpin oleh kyai Wahab Chasbullah membentuk apa yang kemudian disebut Komite Hijaz untuk menemui Ibnu Sa’ud guna mengimbangi undangan dalam kongres internasional tersebut. Mereka membentuk Komite Hijaz ini karena khawatir dan cemas tentang perlakuan penguasa Ibn Sa’ud dan juga kalangan modernis di dalam negeri terhadap kalangan tradisionalis. Ini pula antara lain yang kemudian mendorong mereka untuk membentuk organisasi resmi yang disebut Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan sebelumnya di atas.
Setidaknya ada tiga misi penting yang dibawa oleh Komite Hijaz itu, yaitu 1) kebebasan beribadah dan mengamalkan agama sesuai dengan ajaran yang dianut, termasuk ajaran mazhab dan tarekat sufi; 2) agar tetap diizinkan untuk mengajarkan dan membaca kitab-kitab mazhab klasik, dan membaca shalawat nabi; serta 3) perbaikan dan keamanan perjalanan ibadah haji. Di luar misi yang ditugaskan kepada tim Komte Hijaz ini, tujuan didirikannya organisasi NU menurut KH. Wahab Chasbullah, di samping untuk membela kepentingan Islam dan ulama tradisionalis serta praktek-praktek ajaran dan ibadah yang terus menerus dihujat oleh kalangan modernis, adalah tidak lain untuk meraih kemerdekaan. Hanya dengan kemerdekaan, maka Islam bisa jaya. (Haidar, hlm. 58-59).
Jadi, dari kombinasi gerakan rintisan menuju NU, isi Komite Hijaz dan tujuan didirikannya bisa diambil benang merah sejumlah poin yang mengilhami didirikannya NU, yaitu 1) kemerdekaan Indonesia, 2) memperjuangkan aspirasi Islam ahlussunnah wal jamaah, 3) melindungi kebebasan beribadah, 4) kebebasan mengajarkan dan membaca buku ajaran-ajarannya, 4) pembangunan ekonomi seperti tercermin dalam Nahdlatut Tujjar, serta 5) pembaruan pemikiran Islam seperti tercermin dalam Tashwirul Afkar. Dari semua tujuan itu dalam perjalanan sejarahnya, masing-masing memperoleh tekanannya sendiri menurut konteks zaman dan waktu secara evolutif.
Oleh Ahmad Suaedy,
Pendahuluan
Pesantren adalah salah satu segmen dalam masyarakat Indonesia yang memiliki akar sangat kuat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai subkultur, sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat luas. Tetapi karena tempatnya yang pada umumnya di pedesaan dan menerapkan pendidikan dan tradisi keagamaan (Islam) tradisional, maka dinamika yang ada di dalamnya kurang mendapatkan ekspose yang secukupnya. Bahkan pergulatan politik dan kemasyarakatannya melalui NU pun kurang diperhitungkan karena dianggap kurang memberikan kontribusi dalam perjalanan bangsa.
Banyak orang tiba-tiba tersentak ketika kelompok tradisionalis yang cukup banyak pengikutnya ini menggeliat merespon kemodernan dengan kekuatan tradisinya sendiri tanpa kehilangan akomodasinya terhadap gejala kemodernan. Salah satu momentum itu adalah ketika NU kembali ke khittah 26 dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dengan mengeser Islam Ahlusunnah Waljamaah yang semula asas menjadi aqidah. Ketika itu kelompok-kelompok Islam lain maupun agama lainnya masih ragu-ragu dan berupaya dengan keras menyusun argumen dan mencari legitimasi keagamaan untuk itu. Kiat yang dilakukan NU (pesantren) ini dianggap sebagai terobosan yang di satu pihak memberikan jalan keluar dari jalan buntu pertemuan Islam dan modernitas dan di lain pihak tanpa kehilangan kekuatan tradisinya sendiri.
Tulisan ini akan mencoba melihat apa sesungguhnya akar-akar tradisi di dalam NU/pesantren dan bagaimana transformasi sosial itu terjadi dalam menghadapi perubahan masyarakat ke arah modernisasi.
Kembali ke Khittah 26, Kembali ke Tradisi Sendiri
Dalam salah satu tulisannya, Martin van Bruinessen mengemukakan pengamatannya yang sangat menarik, bahwa ketika gerakan-gerakan Islam modernis untuk merespons kemodernan menganjurkan kembali kepada “sumber Islam yang asli: Al-Qur’an dan hadits”, maka untuk hal yang sama NU mengajukan “kembali ke khittah 26,” yaitu tradisinya sendiri ketika awal berdiri. Langkah itu diputuskan bersamaan dengan penarikan diri NU dari politik praktis, yaitu memutuskan keterlibatannya di Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) yang ketika itu berasaskan Islam, diiringi dengan membebaskan kepada warganya untuk memilih partai yang disukainya di luar partai Islam (PPP) dalam pemilu, serta penerimaan asas tunggal Pancasila.
Momentum ini sebagai tonggak bagi NU untuk meraih masa depan dan merespon kemodernan. Pengamatan sepintas, akan menggiring orang pada anggapan bahwa seolah-olah NU hanya mengikuti apa saja kemauan penguasa ketika itu yang represif dan tidak memberikan pilihan kepada kelompok-kelompok sosial untuk memilih jalannya sendiri. Di luar sikap bahwa baik untuk tetap bernaung di bawah partai Islam maupun mengambil langkah mundur adalah sama-sama harus mengikuti kemauan penguasa, maka itu semua sesungguhnya sebagai sikap kreatif untuk menghindari tekanan penguasa secara langsung di satu pihak dan menuntut kemandirian di lain pihak. Sikap demikian kalau ditelusuri lebih jauh ternyata memiliki dasar-dasar paham keagamaan dan tradisinya sendiri di dalam NU. Kembali kepada khittah 26, sesunggunya merupakan transformasi lanjutan dari apa yang telah diperjuangkan NU sejak berdirinya. Selalu ada dua faktor, pengaruh ekternal dan internal dalam perubahan di dalam NU--atau di dalam organisasi apapun. Tetapi, tampaknya, untuk menanggapi itu semua pesantren/NU lebih mengandalkan pada kemampuan dan tradisinya sendiri ketimbang pencomotan tradisi lain dengan penuh kekaguman.
Bersamaan dengan gerakan anti kolonialisme, kalangan Islam tradisional di awal abad ke 20 juga telah memperlihatkan geliat untuk melakukan gerakan yang terorganisir misalnya melalui kepeloporan KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah dkk. Wahab Chasbullah dengan seizin Hasyim Asy’ari, misalnya membentuk semacam kelompok diskusi yang diberi nama Tashwirul Afkar dan pengembangan ekonomi yang disebut Nahdlatut Tujjar serta Nahdlatul Wathan, yang terakhir ini pembaruan dalam bidang pendidikan.
Ada dua situasi eksternal yang mendorong terbangunnya para ulama tradisional itu, yaitu kolonialisme dan serangan yang tajam dan terus menerus oleh kalangan apa yang disebut Islam modernis. Kolonial Belanda melakukan represi kepada masyarakat di bidang politik dan ekonomi sementara kalangan Islam modernis melakukan represi di bidang paham dan praktek keagamaan. Semua ini memberikan implikasi yang tidak sedikit bagi masyarakat luas, yaitu kemiskinan dalam ekonomi, kebodohan dalam pendidikan dan politik, serta kegelisahan dan tekanan dalam beragama.
Ketegangan pun terus terjadi, baik di dalam masyarakat maupun dalam pertemuan-pertemuan kongres Al-Islam—sebuah kongres yang diikuti oleh sebagian besar kelompok-kelompok Islam di nusantara—antara kelompok Islam modernis dan Islam tradisionalis. Salah satu topik diskusi di kalangan Islam yang sedang hangat ketika itu adalah tentang kekhilafahan Islam internasional sehubungan dengan penghapusan kekhalifahan Daulah Utsmaniyah oleh penguasa Kemalis Republik Turki. Di dalam negeri terjadi perdebatan tentang representasi Islam untuk mengikuti arus internasional tersebut, di samping kecaman dan bahkan pengrusakan oleh Islam modernis terhadap tradisi-tradisi ritual lokal yang juga dipraktekkan dan diajarkan oleh kalangan pesantren.
Ketika itu ada dua orang yang berambisi untuk mendirikan kembali kekhalifahan internasional dengan mencari dukungan dan legitimasi dari gerakan-gerakan Islam di negara-negara yang bermayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka adalah Raja Fu’ad di Mesir dan Abdul Aziz Ibn Sa’ud di Saudi Arabia setelah melakukan “kudeta” terhadap Syarif Husen di Mekah. Ibnu Sa’ud adalah seorang modernis Wahabi fanatik yang melakukan pembersihan dan perusakan dengan kekerasan terhadap praktek-praktek keagamaan, terutama tarekat sufi dan wirid serta pendidikan Islam tradisional, termasuk aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Di samping menghancurkan tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat, juga melarang pusat-pusat tarekat tasawuf dan pengajaran mazhab-mazhab klasik. Untuk meraih ambisinya itu, Ibn Sa’ud mengadakan Kongres Internasional Islam untuk meraih kepemimpinan kekhalifahan internasional yang dihapuskan oleh Kemalis di Turki tersebut.
Dari Indonesia mereka mengundang hanya kelompok Islam yang sealiran dengan mereka, yaitu Sarekat Islam dan Muhammdiyah yang mengutus dua orang, masing-masing Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansoer (Muhammadiyah). Merasa aspirasi kelompoknya tidak akan tertampung, kelompok tradisionalis yang dipimpin oleh kyai Wahab Chasbullah membentuk apa yang kemudian disebut Komite Hijaz untuk menemui Ibnu Sa’ud guna mengimbangi undangan dalam kongres internasional tersebut. Mereka membentuk Komite Hijaz ini karena khawatir dan cemas tentang perlakuan penguasa Ibn Sa’ud dan juga kalangan modernis di dalam negeri terhadap kalangan tradisionalis. Ini pula antara lain yang kemudian mendorong mereka untuk membentuk organisasi resmi yang disebut Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan sebelumnya di atas.
Setidaknya ada tiga misi penting yang dibawa oleh Komite Hijaz itu, yaitu 1) kebebasan beribadah dan mengamalkan agama sesuai dengan ajaran yang dianut, termasuk ajaran mazhab dan tarekat sufi; 2) agar tetap diizinkan untuk mengajarkan dan membaca kitab-kitab mazhab klasik, dan membaca shalawat nabi; serta 3) perbaikan dan keamanan perjalanan ibadah haji. Di luar misi yang ditugaskan kepada tim Komte Hijaz ini, tujuan didirikannya organisasi NU menurut KH. Wahab Chasbullah, di samping untuk membela kepentingan Islam dan ulama tradisionalis serta praktek-praktek ajaran dan ibadah yang terus menerus dihujat oleh kalangan modernis, adalah tidak lain untuk meraih kemerdekaan. Hanya dengan kemerdekaan, maka Islam bisa jaya. (Haidar, hlm. 58-59).
Jadi, dari kombinasi gerakan rintisan menuju NU, isi Komite Hijaz dan tujuan didirikannya bisa diambil benang merah sejumlah poin yang mengilhami didirikannya NU, yaitu 1) kemerdekaan Indonesia, 2) memperjuangkan aspirasi Islam ahlussunnah wal jamaah, 3) melindungi kebebasan beribadah, 4) kebebasan mengajarkan dan membaca buku ajaran-ajarannya, 4) pembangunan ekonomi seperti tercermin dalam Nahdlatut Tujjar, serta 5) pembaruan pemikiran Islam seperti tercermin dalam Tashwirul Afkar. Dari semua tujuan itu dalam perjalanan sejarahnya, masing-masing memperoleh tekanannya sendiri menurut konteks zaman dan waktu secara evolutif.
