Hal ini merupakan representasi dari modernitas paling menonjol ketika itu—berjalan begitu lama dan cukup rumit. Ini dikarenakan tidak tersedianya literatur dan pengalaman tradisi yang cukup memadai di dalam pesantren sendiri tentang negara modern. Dalam tradisi pesantren, hubungan masyarakat atau Islam yang dianutnya dengan kekuasaan seperti tecermin dalam pernikahan--bersifat sporadis dan individual dan bukan sistematis. Tentu saja hubungan yang demikian membuat pesantren tidak memiliki konsern yang memadai terhadap pembaruan negara karena hal itu berada di luar agenda dan area konsern pesantren itu sendiri.
Kebutunan itu baru benar-benar mendesak setelah tradisi berorganisasi yang sistematis cukup merasuk dalam tradisi pesantren melalui NU. Sebagai partai politik tersendiri dan kemudian bergabung dengan PPP, barulah dirasakan bahwa eksistensi negara benar-benar harus disikapi. Khususnya di bawah pemerintahan otoriter dan menindas semacam Orde Baru, negara demikian merasuk ke dalam seluruh kehidupan manusia termasuk agama dan ikut menentukan dalam pilihan-pilihan hidup seperti partai politik. Maka mulai dirasakan acuan yang bersifat individual seperti pernikahan tidak cukup untuk merespon eksistensi negara tersebut melainkan haruslah sistematis. Misalnya, keputusan yang mewajibkan bagi umat untuk memilih partai Islam, NU maupun PPP, ternyata tidak memadai lagi karena pada kenyataannya banyak juga warga NU yang menyebal dari aturan-aturan demikian. Di samping itu kenyataan bahwa seruan semacam itu juga tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menyalurkan aspiranya dalam politik dan hidup keseharian.
Salah satu caranya adalah memberikan kebebasan kepada umat orang per orang untuk menyikapi negara dan bahkan juga agama. Sikap itu diwujudkan melalui semboyan dan ketetapan “kembali kepada Khittah 26.” Yaitu, mengembalikan masalah agama dan negara kepada masyarakat orang per orang, bukan lagi urusan organisasi NU. Wujud dari itu semua adalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan memberikan kebebasan kepada warga NU untuk memberikan pilihannya dalam partai politik, serta menempatkan Islam ahlussnnah wal jamaah sebagai aqidah. Dari titik inilah kemudian dicanangkan proyek humanisasi Islam, konsern NU bukan lagi negara melainkan masyarakat.
Sebagaimana dikaji antara lain oleh Martin van Bruinessen, pasca kembali ke Khittah 26, muncul berbagai tema diskusi dan usaha tentang keagamaan dan kemasyarakatan, mulai dari soal pengembangan masyarakat melalui pesantren, kajian pemikiran keagamaan itu sendiri dan dalam waktu ini pula munculnya berbagai kelompok dalam pesantren yang mengkhususkan pada kajian keagamaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Respon sistematis terhadap gejala modernitas ini memang belum bisa dilihat prestasinya yang menonjol, tetapi proses itu terus berjalan. Hanya saja, harus segera dicatat bahwa proses itu akan terus berjalan dan semakin cepat jika kebebasan yang selama ini diberikan kepada warga dan terutama kalangan muda terus diberikan.
Penutup: Menyongsong Masa Depan dengan Was-was
Naiknya Abdurrahman Wahid sebagai Kedua Umum dan tokoh pemikir terkemuka NU menjadi presiden mungkin juga sebagai prestasi NU setelah ia justru meninggalkan pergulatan langsung dengan negara dan kembali kepada masyarakat atau kebudayaan. Tetapi eksistensi kepresidenan Gus Dur juga bisa mengancam proses transformasi yang sedang berlangsung di dalam NU dan pesantren. Kepresidenan Gus Dur akan menjadi ancaman jika setidaknya ia melahirkan tiga hal: 1) menguras seluruh potensi dan energi pesantren dan NU ke dalam negara atau politik praktis pada umumnya sehingga NU mengakumualsi seluruh konsernnya hanya kepada negara (baca: kekuasaan) dan tidak lagi kepada masyarakat dan kebudayaan; 2) lahirnya sikap monolitik, yaitu pemaksaan terhadap individu di pesantren dan NU untuk hanya memilih kepada satu partai tertentu, baik sekadar untuk mebesarkan partai Gus Dur dan NU maupun untuk lebih-lebih hanya memperpanjang kekuasaan. Dalam pemilu 2000 yang baru lalu kita menyaksikan pluralisme politik dalam NU. Warga NU tidak saja banyak yang tersebar di berbagai partai politik tetapi warga NU sendiri mendirikan partai yang berbeda-beda.; 3) menjadikan isu agama untuk tujuan-tujuan politik pesantren dan NU.
Kepresidenan Gus Dur akan memberikan kontribusi yang besar kepada pesanren dan NU dan kepada masyarakat luas jika: 1) posisi itu dijadikan alat sebagai penguatan masyarakat sipil dan mendorong independensi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pesantren dan NU; 2) menjamin kebebasan dan pilihan-pilihan kepada masyarakat baik individu maupun kelompok dan menggali kearifan lokal masing-masing, termasuk pesantren dan NU; 3) menjadikan agama sebagai pendorong kebebasan dan pluralisme sebagaimana diperjuangkan oleh Gus Dur selama ini. Pesantren dan NU sendiri tidak bisa melakukannya sendirian kecuali mengikutkan seluruh komponen masyarakat itu sendiri. Wallau a’lam.
Bahan Bacaan:
Deliar Noer, Partai Islam di Pesanmtas Nasional (Jakarta: Grafitipers, 1987).
Greg Fealy & Greg Barton Tradisionalisme Radikal, Persinggungan NU dan Negara (Yogyakarta: LKiS 1996).
Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS 1994).
M. Ali Haedar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik (Jakarta: Ramedia 1994).
Muhammad Abed Al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam (Yogyakarta: LKiS 2000).
• Lembaga Kajian Islam dan Sosial - Yogyakarta 2001
Kebutunan itu baru benar-benar mendesak setelah tradisi berorganisasi yang sistematis cukup merasuk dalam tradisi pesantren melalui NU. Sebagai partai politik tersendiri dan kemudian bergabung dengan PPP, barulah dirasakan bahwa eksistensi negara benar-benar harus disikapi. Khususnya di bawah pemerintahan otoriter dan menindas semacam Orde Baru, negara demikian merasuk ke dalam seluruh kehidupan manusia termasuk agama dan ikut menentukan dalam pilihan-pilihan hidup seperti partai politik. Maka mulai dirasakan acuan yang bersifat individual seperti pernikahan tidak cukup untuk merespon eksistensi negara tersebut melainkan haruslah sistematis. Misalnya, keputusan yang mewajibkan bagi umat untuk memilih partai Islam, NU maupun PPP, ternyata tidak memadai lagi karena pada kenyataannya banyak juga warga NU yang menyebal dari aturan-aturan demikian. Di samping itu kenyataan bahwa seruan semacam itu juga tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menyalurkan aspiranya dalam politik dan hidup keseharian.
Salah satu caranya adalah memberikan kebebasan kepada umat orang per orang untuk menyikapi negara dan bahkan juga agama. Sikap itu diwujudkan melalui semboyan dan ketetapan “kembali kepada Khittah 26.” Yaitu, mengembalikan masalah agama dan negara kepada masyarakat orang per orang, bukan lagi urusan organisasi NU. Wujud dari itu semua adalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan memberikan kebebasan kepada warga NU untuk memberikan pilihannya dalam partai politik, serta menempatkan Islam ahlussnnah wal jamaah sebagai aqidah. Dari titik inilah kemudian dicanangkan proyek humanisasi Islam, konsern NU bukan lagi negara melainkan masyarakat.
Sebagaimana dikaji antara lain oleh Martin van Bruinessen, pasca kembali ke Khittah 26, muncul berbagai tema diskusi dan usaha tentang keagamaan dan kemasyarakatan, mulai dari soal pengembangan masyarakat melalui pesantren, kajian pemikiran keagamaan itu sendiri dan dalam waktu ini pula munculnya berbagai kelompok dalam pesantren yang mengkhususkan pada kajian keagamaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Respon sistematis terhadap gejala modernitas ini memang belum bisa dilihat prestasinya yang menonjol, tetapi proses itu terus berjalan. Hanya saja, harus segera dicatat bahwa proses itu akan terus berjalan dan semakin cepat jika kebebasan yang selama ini diberikan kepada warga dan terutama kalangan muda terus diberikan.
Penutup: Menyongsong Masa Depan dengan Was-was
Naiknya Abdurrahman Wahid sebagai Kedua Umum dan tokoh pemikir terkemuka NU menjadi presiden mungkin juga sebagai prestasi NU setelah ia justru meninggalkan pergulatan langsung dengan negara dan kembali kepada masyarakat atau kebudayaan. Tetapi eksistensi kepresidenan Gus Dur juga bisa mengancam proses transformasi yang sedang berlangsung di dalam NU dan pesantren. Kepresidenan Gus Dur akan menjadi ancaman jika setidaknya ia melahirkan tiga hal: 1) menguras seluruh potensi dan energi pesantren dan NU ke dalam negara atau politik praktis pada umumnya sehingga NU mengakumualsi seluruh konsernnya hanya kepada negara (baca: kekuasaan) dan tidak lagi kepada masyarakat dan kebudayaan; 2) lahirnya sikap monolitik, yaitu pemaksaan terhadap individu di pesantren dan NU untuk hanya memilih kepada satu partai tertentu, baik sekadar untuk mebesarkan partai Gus Dur dan NU maupun untuk lebih-lebih hanya memperpanjang kekuasaan. Dalam pemilu 2000 yang baru lalu kita menyaksikan pluralisme politik dalam NU. Warga NU tidak saja banyak yang tersebar di berbagai partai politik tetapi warga NU sendiri mendirikan partai yang berbeda-beda.; 3) menjadikan isu agama untuk tujuan-tujuan politik pesantren dan NU.
Kepresidenan Gus Dur akan memberikan kontribusi yang besar kepada pesanren dan NU dan kepada masyarakat luas jika: 1) posisi itu dijadikan alat sebagai penguatan masyarakat sipil dan mendorong independensi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pesantren dan NU; 2) menjamin kebebasan dan pilihan-pilihan kepada masyarakat baik individu maupun kelompok dan menggali kearifan lokal masing-masing, termasuk pesantren dan NU; 3) menjadikan agama sebagai pendorong kebebasan dan pluralisme sebagaimana diperjuangkan oleh Gus Dur selama ini. Pesantren dan NU sendiri tidak bisa melakukannya sendirian kecuali mengikutkan seluruh komponen masyarakat itu sendiri. Wallau a’lam.
Bahan Bacaan:
Deliar Noer, Partai Islam di Pesanmtas Nasional (Jakarta: Grafitipers, 1987).
Greg Fealy & Greg Barton Tradisionalisme Radikal, Persinggungan NU dan Negara (Yogyakarta: LKiS 1996).
Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS 1994).
M. Ali Haedar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik (Jakarta: Ramedia 1994).
Muhammad Abed Al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam (Yogyakarta: LKiS 2000).
• Lembaga Kajian Islam dan Sosial - Yogyakarta 2001
